Distribusi Program Makan Bergizi Belum Merata, DPRD Kaltim Desak Evaluasi dan Perluasan Cakupan

Kaltimpedia.com, Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Kalimantan Timur dinilai belum menjangkau seluruh wilayah secara merata. DPRD Kaltim menyoroti ketimpangan distribusi bantuan tersebut dan mendorong evaluasi menyeluruh agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyampaikan keprihatinannya terhadap keterbatasan wilayah yang mendapat akses program MBG. Menurutnya, sejumlah daerah masih belum tersentuh program yang sebenarnya vital untuk mendukung tumbuh kembang anak dan ketahanan pangan lokal.

“Tujuan utama MBG memang untuk pemenuhan gizi anak. Tapi di lapangan kami melihat efeknya jauh lebih besar, mulai dari pemberdayaan petani lokal hingga peningkatan koordinasi antar lembaga,” ujar Ananda, yang akrab disapa Nanda.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia bersama tim melakukan kunjungan kerja ke salah satu dapur umum MBG di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sana, tim DPRD Kaltim menemukan adanya dampak positif tambahan dari program, khususnya terhadap petani setempat yang terlibat sebagai pemasok bahan pangan.

“Petani menjadi lebih terlibat aktif. Mereka bahkan bertanya kepada tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai komoditas apa yang dibutuhkan ke depan. Ini membentuk ekosistem pertanian yang lebih terarah,” jelasnya.

Dapur MBG yang dikunjungi tercatat memasak untuk sekitar 3.500 siswa setiap hari. Dengan keterlibatan petani secara langsung, program ini juga ikut mendorong ketahanan pangan lokal dan membuka ruang komunikasi dua arah antara petani dan penyelenggara.

Melihat potensi tersebut, Ananda menekankan perlunya Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota untuk lebih bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan MBG. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar distribusi lebih merata dan tepat sasaran.

“Kami juga akan terus mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Badan Gizi Nasional (BGN), agar pengawasan dan pelaksanaan program ini dapat terus dimaksimalkan,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)