Pemindahan Jalur Angkutan Batu Bara ke Sungai Mahakam Kembali Mengemuka, DPRD Dukung Gagasan Gubernur

Kaltimpedia.com, Samarinda – Usulan pemindahan jalur angkutan batu bara dari jalan umum ke alur Sungai Mahakam kembali mencuat ke permukaan. Wacana yang kini digaungkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mendapat sambutan positif dari kalangan legislatif. Gagasan ini dinilai sebagai solusi logis untuk menyelamatkan infrastruktur jalan dari kerusakan akibat aktivitas hauling tambang.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut. Ia menilai pemanfaatan jalur sungai untuk angkutan hasil tambang merupakan alternatif rasional di tengah kerusakan jalan yang terus berulang akibat beban kendaraan bertonase tinggi.

“Menurut saya, pemindahan jalur hauling ke Sungai Mahakam adalah opsi paling realistis saat ini. Selama ini kita tahu jalan yang dibangun dengan anggaran negara cepat rusak karena tak sanggup menahan beban kendaraan tambang,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, jalan umum seharusnya menjadi fasilitas publik yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Namun, kerusakan yang terjadi secara berulang kerap menimbulkan keluhan, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi lintasan utama angkutan hasil tambang dan kelapa sawit.

“Jalan yang baru selesai diperbaiki seringkali hanya bertahan sebentar. Begitu kembali dilewati truk-truk tambang, kondisinya langsung rusak lagi. Ini masalah yang sudah berlangsung lama,” jelasnya.

Firnadi menyebutkan bahwa sebelumnya sudah ada dua pendekatan yang pernah diupayakan pemerintah daerah. Pertama, membatasi tonase kendaraan agar sesuai daya dukung jalan. Kedua, mendorong penggunaan jalur khusus untuk angkutan tambang. Namun, menurutnya, kedua kebijakan tersebut belum berjalan optimal.

“Sudah ada aturan mengenai kewajiban jalur khusus, tapi di lapangan pengawasannya lemah. Itu sebabnya solusi via jalur sungai kembali dibahas,” tambahnya.

Meski mengapresiasi usulan penggunaan sungai sebagai jalur angkut, Firnadi juga mengingatkan bahwa opsi ini bukan tanpa tantangan. Ia menyoroti potensi persoalan baru yang bisa muncul, seperti kepadatan lalu lintas sungai dan dampaknya terhadap transportasi air masyarakat.

“Pasti ada dampak lanjutan. Tapi kalau ini bisa mengurangi beban jalan darat dan memperpanjang umur infrastruktur, patut dipertimbangkan lebih serius,” katanya.

Firnadi berharap, gagasan ini segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret. Menurutnya, realisasi wacana tersebut bergantung pada komitmen dan respons dari semua pihak, termasuk para pelaku usaha tambang.

“Sudah waktunya kita benar-benar mencari solusi jangka panjang. Apakah lewat darat atau sungai, yang penting bisa dijalankan secara efektif dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)