Pemprov Kaltim Genjot Transformasi Mahulu: Proyek Sawah 200 Hektare Dibiayai APBN, Target Mandiri Pangan.

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa upaya mencapai kemandirian pangan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) adalah proyek transformasional yang melampaui sekadar pembangunan fisik.

Dengan proyek ambisius cetak sawah baru seluas 200 hektare yang akan dimulai pada tahun 2026, Pemprov Kaltim berkomitmen penuh untuk menggeser status Mahulu dari wilayah yang rentan terhadap krisis pangan menjadi kontributor utama kedaulatan pangan regional dalam jangka panjang.

Inisiatif ini merupakan jawaban strategis untuk mengakhiri ketergantungan kronis Mahulu terhadap pasokan beras bantuan yang selama ini menjadi solusi tambal sulam.

​Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menjelaskan bahwa program ini adalah fondasi untuk mencapai visi Mahulu Mandiri Pangan 2030.

Yana mengakui bahwa selama ini, Mahulu kerap disokong beras cadangan pemerintah provinsi saat terjadi kekurangan pasokan, sebuah mekanisme yang tidak berkelanjutan.

“Penyaluran beras cadangan itu hanya bisa dilakukan saat status keadaan tertentu yang ditetapkan bupati. Tidak bisa diberikan setiap saat,” ujar Yana (1/12/2025).

Dirinya juga menekankan urgensi pembangunan kekuatan produksi internal. “Karena itu Mahulu harus punya produksi sendiri yang kuat dan mandiri,” ucapnya.

Program 200 hektare sawah baru dirancang untuk menciptakan sistem pertanian modern yang berdaya saing. Tidak hanya memperluas area tanam, program ini secara simultan fokus pada regenerasi petani.

“Pemuda Mahulu akan diubah menjadi petani modern melalui pelatihan intensif, memastikan mereka mampu mengoperasikan mesin dan peralatan pertanian canggih yang akan disediakan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Langkah ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan SDM pertanian yang siap mengadopsi teknologi dan manajemen lahan modern.

Dengan demikian, program ini tidak hanya menghasilkan panen, tetapi juga melahirkan generasi petani baru yang profesional di Mahulu.

​Mengingat skala dan kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk proyek strategis ini, Pemprov Kaltim mengambil langkah proaktif dengan memastikan pembiayaan penuh melalui APBN.

Strategi ini dipilih karena keterbatasan ruang fiskal APBD Kaltim yang saat ini lebih banyak terserap untuk belanja rutin.

“Kegiatan strategis seperti cetak sawah kita ajukan ke pusat. Kita butuh dukungan APBN karena ruang APBD kita terbatas,” kata Yana.

Dia menunjukkan bahwa sinergi pendanaan dengan Pemerintah Pusat adalah kunci utama keberlanjutan program.

Lebih lanjut, Yana menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah isu lintas sektor yang membutuhkan kerja sama terpadu. Implementasi program ini tidak hanya ditangani oleh DPTPH.

Seluruh sektor yang terkait dengan rantai nilai pangan, mulai dari perdagangan, peternakan, perikanan, hingga perkebunan dipastikan bergerak bersama dalam satu alur kerja terpadu yang berada di bawah koordinasi langsung Asisten II Pemprov Kaltim.”Pangan ini kerja besar lintas sektor. Semua dinas harus bergerak bersama,” tegasnya.

Pendekatan holistik ini bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan mulai dari produksi, distribusi, hingga akses pasar.

​Dengan kombinasi pembangunan lahan, integrasi teknologi canggih, regenerasi petani muda, dan kolaborasi lintas sektoral yang kuat, Pemprov Kaltim sangat optimis Mahulu akan mencapai target untuk secara signifikan mengurangi ketergantungan pada beras bantuan dan benar-benar melangkah menuju wilayah mandiri pangan pada tahun 2030.

Program ini merupakan tonggak penting dalam memastikan pemerataan ketahanan pangan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.(ct/ADV/Diskominfo)