Pemprov Kaltim Mantapkan Arah Fiskal 2026, Layanan Publik Jadi Fokus di Tengah Turunnya Transfer Pusat

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan strategi penyesuaian fiskal untuk APBD 2026 setelah proyeksi pendapatan dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan. Langkah ini menjadi dasar Pemprov dalam memastikan layanan publik tetap berjalan meski ruang belanja daerah menyempit.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa koreksi anggaran dilakukan akibat anjloknya nilai Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya menjadi komponen utama pendapatan daerah.

“Kita melakukan penyesuaian karena ada penurunan pada TKD,” kata Sri saat rapat penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026 (30/11/2025).

Proyeksi keuangan daerah pun berubah drastis. Dari nilai awal Rp21,35 triliun dalam KUA-PPAS 2026, APBD kini diperkirakan hanya mencapai Rp15,15 triliun. Koreksi terdalam terjadi pada pendapatan transfer yang turun dari rencana Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun, merosot 66,39 persen atau setara Rp6,19 triliun.

Sektor Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi penyebab terbesar. Jika pada 2025 nilainya mencapai Rp6,06 triliun, tahun depan diperkirakan hanya Rp1,62 triliun. Sri menyebut penurunan ini memberikan tekanan pada kapasitas fiskal daerah.

“Kita harus menutup celah fiskal dengan memaksimalkan sumber lain yang memungkinkan,” tegasnya.

Meski begitu, Sri memastikan sejumlah program prioritas tetap dijalankan, meski dengan penyesuaian skala. Program perjalanan religi misalnya, tetap ada namun tidak dalam jumlah besar seperti sebelumnya. Sementara layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap dipertahankan sebagai sektor utama.

Dalam RAPBD 2026, pendapatan daerah diajukan sebesar Rp14,25 triliun, terdiri atas PAD Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, dan pendapatan lain-lain Rp362,03 miliar. Sementara total belanja daerah dirancang Rp15,15 triliun, yang mencakup belanja operasi Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, serta belanja transfer Rp5,89 triliun. Selisih anggaran akan ditutup melalui pembiayaan sebesar Rp900 miliar.

Sri juga melaporkan progres serapan anggaran yang baru mencapai sekitar 75 persen. Beberapa perangkat daerah masih berada di kategori merah, namun ia optimistis realisasi dapat meningkat hingga sekitar 90 persen pada akhir tahun.

“Mungkin ada yang hanya mencapai 80–85 persen,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dokumen keuangan yang diserahkan ke DPRD menjadi acuan pembahasan mendalam RAPBD 2026.

“Ini menjadi panduan kerja kita untuk mewujudkan Kaltim yang berkelanjutan,” tutupnya.(ct/ADV/Diskominfo)