Pengusaha Lokal Tidak Boleh Hanya Menjadi Penonton di IKN, HIPPI Kaltim Miliki Pengurus Baru

SAMARINDA — Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Kalimantan Timur resmi memiliki kepengurusan baru untuk masa bakti 2025–2030. Pelantikan tersebut berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Sabtu (1/11/2025), sekaligus menandai penutupan Musyawarah Daerah (Musda) I DPD HIPPI Kaltim.

Ketua Umum DPP HIPPI, Erik Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya kepengurusan baru HIPPI Kaltim di bawah kepemimpinan dr. Montik Dewi Rahayu. Ia menyebut pelantikan ini bukan hanya seremonial organisasi, melainkan momentum kebangkitan pengusaha pribumi di daerah.

“Amanah ini bukan sekadar jabatan, tapi tanggung jawab. Musda ini adalah titik tolak kebangkitan semangat ekonomi, khususnya bagi pengusaha pribumi di Kalimantan Timur,” ujar Erik digadapan peserta dan juga dihadiri oleh berbagai unsur, diantaranya Pejabat, perwakilan Bank Indonesia (BI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), pimpinan organisasi pengusaha, serta para tokoh dunia usaha di Kaltim.

Ia menjelaskan, HIPPI lahir pada 17 Agustus 1976, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Organisasi ini berdiri dengan semangat nasionalisme ekonomi, agar pengusaha pribumi menjadi pelaku utama dalam panggung ekonomi nasional,bukan hanya penonton di negeri sendiri.

“HIPPI bukan organisasi yang rasis atau anti asing. HIPPI adalah organisasi nasionalis yang memperjuangkan keadilan ekonomi bagi pengusaha lokal, agar anak bangsa bisa berjaya di tanah airnya sendiri,” tegasnya.

Erik juga menyebut sejumlah tokoh nasional yang pernah terlibat dalam HIPPI seperti Rahmat Gobel, Sandiaga Uno, Aksa Mahmud, dan Dewi Motik, sebagai bukti bahwa organisasi ini telah melahirkan banyak pelaku ekonomi berpengaruh di tingkat nasional.

Saat ini, HIPPI telah memiliki 22 DPD aktif di seluruh Indonesia dengan lebih dari 8.000 anggota. Kalimantan Timur, kata Erik, menjadi bagian penting dalam perjuangan ekonomi nasional terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kalimantan Timur memiliki potensi besar dan kini menjadi panggung utama masa depan Indonesia. Dengan hadirnya IKN, pengusaha lokal tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi pemain utama di tanahnya sendiri,” tegasnya.

Ia menambahkan, HIPPI akan menjadi jembatan antara pengusaha lokal dan pemerintah, advokat kebijakan ekonomi kerakyatan, serta penggerak UMKM dan wirausaha daerah agar naik kelas dan berdaya saing.

“Jika pribumi berkarya, Indonesia jaya. Semangat ekonomi kerakyatan harus bangkit,” tutupnya.

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Arief Murdiyatno, yang hadir mewakili Gubernur Kaltim Dr. H. Rudi Mas’ud, S.T., M.A., mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus HIPPI Kaltim yang baru dilantik.

“Pelantikan ini adalah momentum kebangkitan pengusaha pribumi untuk berperan lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah siap menjadi mitra strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, inklusif, dan berdaya saing,” ujarnya.

Arief juga menegaskan bahwa HIPPI memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kegiatan usahanya membawa dampak positif bagi masyarakat.

“Kemajuan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan itu dirasakan rakyat. Mari kita jadikan HIPPI Kaltim mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan,” kata Arief.(KP/mn)