Pesatnya Peningkatan Penduduk Kaltim, DPRD Soroti Ketahanan Pangan Menuju IKN

Kaltimpedia.com, Samarinda – Melonjaknya Kebutuhan Pangan di Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi salah satu efek hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab, seiring meningkatnya jumlah penduduk kebutuhan pokok juga akan terus melonjak.

Untuk itu, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan dalam menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Namun, salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan.

“Penyebabnya, tidak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Kaltim masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.

Sebab, Ananda sapaan akrabnya, tidak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan.

“Namun, kita perlu meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia,” tutur dia.

Maka dari itu, pihaknya menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim.

Sebab, dengan langkah tersebut, Ananda menilai, ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN.

“Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” jelasnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim

Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri,” imbuh Ananda.

Dia juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal.

“Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini,” tutup Ananda. (adv)