Raperda Pemakaman Muslim dan Penyelenggara Bantuan Hukum Akan Rampung Akhir 2024
Kaltimpedia.com, Samarinda – Rencana Pemerintah Daerah Kota Samarinda terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemakaman Muslim dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum hingga awal tahun 2024 masih belum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), meskipun kedua Raperda tersebut dianggap memiliki manfaat yang cukup penting bagi masyarakat.
Abdul Khairin, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, menyampaikan keprihatinannya terhadap penundaan persetujuan kedua Raperda tersebut dan menekankan perlunya percepatan dalam penyelesaian.
Khairin menjelaskan bahwa Raperda tentang pemakaman Muslim bertujuan untuk mengatur aspek-aspek seperti ketersediaan lahan, pengelolaan, biaya, dan toleransi antaragama terkait pemakaman umum yang ditetapkan sebagai pemakaman Muslim. Dia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam mengelola pemakaman Muslim tersebut.
Baca Juga:
Sementara itu, Raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, sehingga mereka dapat mengakses keadilan dengan adil. Komisi I telah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait seperti kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri untuk mendiskusikan Raperda ini.
Khairin menekankan pentingnya masyarakat merasa bahwa pemerintah hadir untuk mereka, dan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama.
Dia juga menyatakan bahwa kedua Raperda tersebut akan dibahas kembali setelah proses Pemilu 2024 selesai, dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2024.
Baca Juga:
“Kami berharap agar kedua Raperda ini dapat disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (adv)
Artikel Terkait
