Sistem Pengaduan Masyarakat dan Evaluasi Bulanan Disdukcapil Kutim

Kaltimpedia, Kutai Timur – Transparansi dan keterbukaan terhadap kritik menjadi kunci utama perubahan di Disdukcapil Kutai Timur. Sebagai bagian dari persiapan menuju Zona Integritas, instansi ini aktif mengelola berbagai kanal pengaduan masyarakat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan kotak saran fisik yang diletakkan di area pelayanan sebagai wadah aspirasi warga yang tidak menggunakan media digital.

​Setiap masukan yang masuk, baik melalui kotak saran maupun kanal online, dipastikan mendapat tindak lanjut (TL) dari tim khusus. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memantau sejauh mana keluhan masyarakat telah ditangani.

Hal ini menurut Kepala Disdukcapil, Jumeah, merupakan syarat mutlak bagi sebuah instansi pemerintah yang ingin naik kelas dalam penilaian pelayanan publik secara nasional.

​”Kotak saran? Sebulan sekalilah. Iya kan. Karena kan ada SKM juga setiap hari yang harus dicek. Belum lagi pengaduan secara online dan offline. Itu kan harus ditindaklanjuti,” terang Jumeah mengenai mekanisme evaluasi internal.

​Selain pengaduan, Disdukcapil juga mengandalkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diisi oleh warga setiap harinya. Data dari SKM ini menjadi barometer harian bagi pimpinan untuk melihat kualitas kerja para staf di loket pelayanan.

Jika ditemukan nilai yang menurun, maka akan dilakukan evaluasi mendadak untuk mencari tahu akar permasalahannya.

​Perubahan budaya kerja juga menjadi perhatian serius Jumeah. Ia tidak segan untuk menerapkan aturan yang ketat demi menjaga disiplin pegawai. Dokumentasi terhadap pelanggaran kedisiplinan dilakukan secara rutin sebagai bukti objektif dalam memberikan penilaian kinerja.

Di sisi lain, persaingan sehat antarpegawai didorong melalui pemberian penghargaan bagi mereka yang berprestasi dan inovatif.

​”Iya, laporan ditindaklanjuti nggak, gitu-gitu kan. Terus ada nggak apa namanya… karyawannya yang punya inovasi dapatkan reward, harus bersaing jadinya. Kalau yang tidak disiplin ada nggak, harus dikasih punishment,” tegasnya mengenai sistem manajemen SDM.

​Upaya-upaya ini mulai membuahkan hasil nyata dalam peringkat pelayanan di tingkat provinsi maupun nasional. Dari nilai yang sebelumnya berada di kisaran 70, kini Disdukcapil Kutim mampu mencapai angka 80 lebih.

Lompatan nilai ini menunjukkan bahwa komitmen pimpinan dalam mendengarkan suara masyarakat dan memperbaiki manajemen internal berjalan efektif.

​Jumeah menutup penjelasannya dengan komitmen untuk terus mempertahankan standar pelayanan yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang.

Baginya, kepuasan masyarakat adalah bukti nyata keberhasilan sebuah kepemimpinan. Ia berharap masyarakat terus memberikan masukan yang membangun agar Disdukcapil dapat terus berinovasi di masa mendatang.

​”Yang penting pelayanan sudah bagus, masyarakat sudah sedikit lebih… bukan sedikit sih, kalau menurut saya sudah lumayanlah. Iya kan?” pungkasnya. (ADV)