Kaltimpedia
Beranda Advetorial Meroketnya Kekerasan pada Perempuan dan Anak saat Pandemi, Anggota DPRD Kaltim Komisi IV : Banyak Kekerasan Yang Tidak Terungkap

Meroketnya Kekerasan pada Perempuan dan Anak saat Pandemi, Anggota DPRD Kaltim Komisi IV : Banyak Kekerasan Yang Tidak Terungkap

Anggota Komisi IV DPRD KALTIM, Fitri Maisyaroh (Dok. Istimewa)

Kaltimpedia.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maysaroh angkat bicara soal kekerasan pada Perempuan dan Anak. ditemui saat usai Rapat Banmus DPRD Kaltim. Senin (1/3/2021)

Fitri mengatakan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat penting dimaksimalkan guna mencegah munculnya kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Banyak kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi, tidak terungkap, hingga menyebabkan potensi berulangnya kejadian.

“Saya pernah melakukan diskusi tentang ini dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Kita mengkhawatirkan kalau ini terjadi di luar perkiraan. Karena di masa pandemi, aktivitas bertemu jadi berkurang, tapi bukan berarti kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi, tidak terjadi dan bisa jadi tidak terlaporkan, bisa jadi tidak terdengar oleh mereka kejadian yang ada. Artinya sejauh ini yang kami lakukan adalah senantiasa mengingatkan dinas terkait, dalam hal ini untuk terus melakukan edukasi ke masyarakat untuk melakukan pencegahan, dari hal yang tidak kita inginkan,”  ungkap Fitri.

Ia mengakui banyak kendala pada proses sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan tersebut, bukan hanya terkait anggaran penanganan yang terlalu minim namun juga minimnya dukungan pemerintah akan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak yang ia sesalkan.

“Salah satu kendala yang dihadapi dinas-dinas kita adalah soal anggaran. Saya pribadi dari Komisi IV, sangat prihatin, kenapa Pemerintah sangat sedikit sekali menganggarkan dana untuk edukasi ke masyarakat. Jangankan untuk hal yang sifatnya lebih dari itu, mengedukasi untuk preventif saja belum banyak. Contohnya, di Balikpapan anggaran sosialisasi tentang pola asuh yang benar terkait kekerasan, kalau dihitung hanya sanggup melakukan sosialisasi sekitar 20 RT setiap tahunnya. Padahal di sana ada sekitar 1.600 RT. Itu pangkal masalahnya. Sehingga saya mendorong pemerintah sebagaimana kita fahami bahwa, kondisi baik dan buruknya anak, tidak terlepas dari keluarga untuk memahami,” ungkapnya. (ADV)

Komentar
Bagikan:

Iklan