Titip Siswa” Bayangi PPDB di Kaltim, DPRD Soroti Ketimpangan dan Buramnya Sistem Seleksi

Kaltimpedia.com, Samarinda – Polemik tahunan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menyeruak di Kalimantan Timur, kali ini dengan sorotan tajam terhadap praktik “titip siswa” yang dinilai merusak asas keadilan dalam dunia pendidikan. Praktik ini menjadi indikator masih lemahnya sistem seleksi dan ketidakseimbangan kualitas layanan pendidikan di daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menilai bahwa fenomena titip-menitip siswa ke sekolah favorit bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi menandakan kegagalan sistemik dalam penyelenggaraan pendidikan yang adil dan merata.

“Selama seleksi tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, selalu akan ada ruang untuk praktik-praktik seperti ini. Ini bukan hanya soal oknum, tapi persoalan struktur dan mekanisme yang perlu dibenahi,” tegas Damayanti.

Ia menyoroti bahwa konsentrasi fasilitas dan tenaga pendidik berkualitas masih terkonsentrasi di sekolah-sekolah tertentu, khususnya di kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Akibatnya, orang tua berlomba-lomba mencari celah agar anak mereka diterima di sekolah unggulan, meski harus menempuh jalur tidak resmi.

Menurut Damayanti, jalur informal yang kerap digunakan dalam proses PPDB menunjukkan lemahnya pengawasan serta minimnya transparansi dalam pelaksanaan. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip pemerataan pendidikan, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

“Anak-anak yang seharusnya diterima berdasarkan prestasi atau domisili malah tergeser karena praktik semacam ini. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi krisis integritas sistem pendidikan kita,” ujarnya.

DPRD mendorong Dinas Pendidikan Kaltim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PPDB yang berjalan saat ini. Beberapa langkah yang disarankan antara lain adalah penerapan sistem digital berbasis data yang lebih kuat, audit berkala terhadap proses seleksi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan melalui kanal pengaduan terbuka.

Selain itu, Damayanti menekankan bahwa upaya pemerataan mutu pendidikan perlu menjadi prioritas, agar tidak hanya segelintir sekolah yang dianggap layak menjadi tujuan utama peserta didik.

“Selama orang tua masih merasa hanya ada beberapa sekolah yang benar-benar menjamin mutu pendidikan, maka tekanan terhadap sistem PPDB akan terus tinggi, dan celah untuk praktik titip siswa tetap terbuka,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)