Wajib PAUD Sebelum SD, Ardiansyah Dorong Percepatan Perbup Wajar 13 Tahun di Kutim

Kaltimpedia, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendorong percepatan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun sebagai landasan hukum penguatan pendidikan sejak usia dini.

Kebijakan ini menekankan kewajiban satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar.

Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, saat menghadiri peluncuran Rencana Aksi Daerah (RAD) yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Jumat (21/11/2025).

Ardiansyah menilai Kutai Timur telah memiliki kesiapan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan kebijakan tersebut. Keberadaan PAUD, taman kanak-kanak (TK), dan kelompok bermain (KB) yang tersebar di berbagai desa dinilai menjadi modal utama pelaksanaan Wajar 13 Tahun.

“Regulasi harus segera disiapkan. Sarana pendukung sudah tersedia, tinggal memperkuat aturan agar implementasinya berjalan jelas dan terarah,” tegas Ardiansyah.

Meski meminta percepatan, Bupati menekankan agar proses penyusunan Perbup tetap dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab.

Kajian akademik dan telaah hukum tetap menjadi prasyarat agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan kendala dalam penerapan di lapangan.

“Percepat prosesnya, tetapi jangan mengabaikan aspek akademik dan hukum. Kebijakan ini harus kuat dan bisa dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Disdikbud Kutim diminta segera menyiapkan naskah akademik sekaligus melakukan pemetaan kesiapan lembaga PAUD di tingkat desa, termasuk kebutuhan tenaga pendidik, sarana pembelajaran, dan dukungan administrasi.

Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyusun pedoman teknis sebagai acuan pelaksanaan Wajar 13 Tahun agar dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Kutai Timur.

Dengan percepatan penyusunan Perbup ini, Pemkab Kutim berharap penguatan pendidikan sejak usia dini dapat segera berjalan, sekaligus menjadi fondasi pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia di daerah.(ADV)