Disperkim Kukar Realisasikan Bantuan Rumah Tak Layak Huni Bagi 517 Keluarga di Samboja dan Muara Kaman
Kaltimpedia.com, Kutai Kartanegara –Komitmen mengentaskan kemiskinan di Kutai Kartanegara (Kukar) terus digalakkan pemerintah. Melalui program bantuan Renovasi Rumah Tak Layak Huni, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar terus galakkan pengentasan kemiskinan secara bertahap.
Diungkapkan Kadisperkim Kukar Maman Setiawan melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Andi Muhammad Yahya. Progam ini berfokus pada pembenahan sanitasi, yang menjadi salah satu faktor utama kemiskinan. Realisasi program ini telah menyasar 517 unit di Kecamatan Samboja dan Muara Kaman.
“Dua kecamatan tersebut memang diprioritaskan pengentasan kemiskinannya. Karena mayoritas warganya yang tergolong miskin terbesar di Kukar berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kegiatan pembangunannya saat ini sedang berjalan. Mungkin diakhir bulan selesai dan paling lambat pertengahan Desember 2022 selesai penyerahannya.” jelas Andi.
Baca Juga:
Bantuan yang disalurkan akan berbentuk material, dan penyerahannya akan dilakukan dengan transfer melalui bank sebagai modal belanja sebesar Rp 20 Juta per rumahnya. Setelah disalurkan melalui bank, pengerjaan fisik akan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat penerima bantuan. Andi mengatakan dari total bantuan sebanyak 517 unit, 300 unit untuk Kecamatan Samboja sedangkan 217 unit bagi Muara Kaman. Bantuan ini berupa Atap, lantai, dan dinding (Aladin), sehingga bukan hanya stimulan perbaikan rumah baru.
“Rencananya tahun depan kita mau naikkan bantuan jadi Rp 50 juta per rumah. Sesuai kemampuan daerah. Dan tahun depan akan berlanjut dengan target 1000 rumah. Untuk anggaran sudah disiapkan kurang lebih Rp 50 Miliar,” ungkapnya.
Pemkab Kukar akan melanjutkan program ini hingga jangka panjang. Dengan target sebanyak 1000 rumah, program ini akan menyasar 18 kecamatan. Andi menyebutkan saat ini pendataan penerima tengah berlangsung, pelaksanaannya sendiri akan bekerjasama dengan TNI untuk di daerah lain.
Baca Juga:
“Kita harapkan program ini kedepannya tetap berjalan, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang belum bisa memenuhi rumah layak huninya. Kami juga berharap ada kerjasama beberapa sektor baik itu APBN, APBD, ataupun swasta lewat program Tanggungjawab Sosial Perumahan (TJSP),” harapnya. (ito/adv)
Artikel Terkait
