DPRD Kaltim Berencana Bentuk Aturan Khusus Pengelolaan Zakat, Ini Urgensinya Kata Rusman Ya’qub
Samarinda, Kaltimpedia.com – DPRD Kaltim berencana membentuk peraturan khusus tentang pengelolaan zakat. Aturan ini nantinya diharapkan mampu mencegah adanya sebaran lembaga amil zakat illegal di Bumi Mulawarman.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub. Ia menuturkan, pihaknya bersama Komisi IV DPRD Kaltim tengah mencari refrensi dalam upaya pembentukan aturan khusus tersebut.
“Kami bersama Komisi IV sedang mencari refrensi, tujuannya agar mencegah adanya badan amil zakat illegal,” tutur Rusman, Senin (6/2/2023).
Baca Juga:
Dijelaskan Rusman, aturan khsusus mengenai pengelolaan zakat menindaklanjuti Undang-Undang 23/2011 tentang pengeloalan zakat, sebagai regulasi turunannya.
Langkah itu sekaligus diperkuat dengan amanat Kemenag RI tentang penangkalan Lembaga Amil Zakat (LAZ) illegal.
Sebab itu, lanjut Rusman, diperlukan aturan turunan sebagai dasar LAZ di Kaltim bergerak, untuk selanjunya dipatuhi dalam rangka mempertanggung jawabkan dana umat.
“Masyarakat juga kita harapkan berhati-hati dalam menyalurkan zakat. Kita juga mendorong agar lembaga yang belum memiliki izin di tingkat daerah agar segera mendaftar ke Kanwil Kemenag Kaltim, sehingga mendapatkan izin resmi, jangan sampai dinilai sebagai lembaga yang tidak menerapkan syariat agama,” pungkasnya. (fa/adv/dprdkaltim)
Baca Juga:
Artikel Terkait
