DPRD Samarinda Soroti Tumpang Tindih Proyek, Minta PDAM dan PUPR Perkuat Sinergi
Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menyoroti lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Salah satu kasus yang disorot adalah aktivitas penggalian pipa oleh Perumda Tirta Kencana (PDAM) di kawasan Pasundan yang merusak jalan yang baru selesai dibangun.
Menurut Deni, kejadian serupa sudah terlalu sering terjadi. Baru saja infrastruktur jalan diperbaiki atau diaspal, namun tak lama kemudian kembali dibongkar untuk keperluan pemasangan atau perbaikan pipa.
“Ini bukan soal teknis semata, tapi soal koordinasi. Jalan baru selesai, tapi langsung dibongkar hanya karena tidak ada sinkronisasi antara PDAM dan Dinas PUPR. Ini jelas pemborosan anggaran,” tegasnya.
Baca Juga:
Ia menyebut kasus di Jalan Juanda sebagai contoh konkret, di mana pedestrian yang baru dibangun harus dibongkar karena proyek penggantian pipa sekunder. Menurutnya, perencanaan pembangunan seharusnya dilakukan secara terintegrasi dan lintas sektor.
“Kita perlu sistem perencanaan yang saling terhubung antar OPD. Bukan berjalan sendiri-sendiri. Harus ada satu peta jalan pembangunan infrastruktur yang bisa dijadikan acuan bersama,” katanya.
Deni juga mengkritisi belum adanya sistem dokumentasi teknis yang kuat dari pihak PDAM terkait jaringan pipa yang tersebar di kota. Ia menilai keberadaan data digital yang memuat informasi umur pipa, jalur, hingga jadwal penggantian sangat penting dalam mendukung proses perencanaan pembangunan.
Baca Juga:
“Apakah PDAM kita punya data terstruktur soal jaringan pipanya? Di kota-kota besar, itu jadi acuan utama. Kita tidak bisa lagi andalkan pola kerja reaktif—bongkar saat rusak. Semua harus berbasis data,” ujarnya.
Tahun ini, kata Deni, Pemerintah Kota Samarinda mendapatkan alokasi anggaran dari Bantuan Keuangan (Benkeu) Provinsi untuk mendukung pemasangan jaringan pipa. Ia berharap dana tersebut tidak hanya fokus pada pelaksanaan fisik, tetapi juga diikuti dengan perbaikan sistem kerja antarlembaga.
“Anggaran sudah ada, tinggal bagaimana kita memperbaiki koordinasi. Kalau masih ego sektoral, maka hasilnya tetap tidak maksimal,” tutupnya. (adv)
Baca Juga:
Join Group Wa Kami Kaltimpedia.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
