Khawatir Tak Terdata di Pempus, Pemkab Kukar Akan Perbaiki Pelaporan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah
Kaltimpedia.com, Tenggarong — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) pengendalian inflasi di daerah secara virtual. Kegiatan tersebut diikuti Asisten III Setkab Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (14/11/2022).
Rakornas dipimpin oleh Wakil Mendagri John Wempi Wetipo. Ia menyampaikan, sudah empat kali rakor pengendalian inflasi dilaksanakan. Terdapat enam upaya konkrit pemerintah daerah dalam penanganan inflasi daerah.
Yaitu melaksanakan operasi pasar, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melakukan gerakan menanam, merealisasikan Bantuan Tidak Terduga (BTT) dan dukungan terhadap tranportasi dari APBD.
Baca Juga:
Berkaitan dengan langkah konkrit dari hasil rakor-rakor terdahulu. Belum semua kabupaten dan kota menindaklanjuti hasil rakor. Bahkan ada yang belum sama sekali menindaklanjuti dari hasil rakor terdahulu.
“12 Pemda telah melakukan ke-enam upaya konkrit dalam penanganan inflasi, 298 Pemda belum melakukan upaya konkrit karena hanya melakukan satu sampai tiga upaya dalam penanganan inflasi, 66 Pemda telah melakukan empat sampai dengan lima dari enam upaya konkrit penanganan inflasi, sedang 138 pemda belum melakukan sama sekali upaya konkrit penanganan inflasi,” kata Jhon Wempi.
Sementara Asisten III Totok Heru Subroto mengatakan, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama dari Pemkab Kukar ke depannya. Diantaranya model dan mekanisme sistem pelaporan kegiatan penanganan inflasi yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Kukar.
Baca Juga:
Menurutnya, selama ini banyak kegiatan yang telah dilaksanakan, namun pada sistem pelaporan kepada Pemerintah Pusat belum terdata dengan baik.
“Sehingga dikhawatirkan ke depan apa yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Kukar datanya belum diterima pemerintah pusat, sehingga dianggap belum melaksanakan,” tuturnya.
Ia mencontohkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya penanganan inflasi daerah, namun belum terlaporkan ke pusat. Seperti event-event keolahragaan, pentas seni, dan lain sebagainya.
Baca Juga:
Menurutnya hasil rakor yang diikutinya hal tersebut termasuk upaya penanganan inflasi khususnya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi.
“Ke depan kita akan buatkan laporan secara menyeluruh kegiatan penanganan inflasi daerah yang telah kita lakukan, telaahan oleh pak sekda kepada bapak Bupati. Kemudian nanti untuk diagendakan rapat tingkat pimpinan (Forkopimda),” tutupnya. (Dha/Adv)
Baca Juga:
Artikel Terkait
