Pendidikan 3T di Kaltim Butuh Intervensi, Disdikbud Siapkan Pemetaan Tenaga Pengajar dan Kelas Jarak Jauh

Samarinda – Pemerataan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kalimantan Timur terus menjadi perhatian Disdikbud. Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menyebut kendala utama pendidikan di 3T adalah ketiadaan guru yang cukup dan terdistribusi secara merata. Karena itu, pihaknya kini melakukan pemetaan detail kebutuhan tenaga pendidik di tiap wilayah.

Menurut Armin, sejumlah daerah tidak bisa menunggu rekrutmen ASN atau PPPK, sebab mekanismenya bergantung pada proses pusat sesuai UU 5/2014 dan PP 49/2018.

“Di sinilah kita butuh strategi alternatif agar pembelajaran tidak terhenti,” ujarnya (15/11/2025).

Salah satu opsi yang disiapkan adalah membuka kelas jarak jauh bagi sekolah yang tidak memiliki guru mata pelajaran tertentu. Opsi ini memungkinkan pembelajaran tetap berjalan meski tenaga pendidik terbatas. Selain itu, guru yang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjutan akan ditempatkan kembali ke daerah prioritas.

Armin juga menyoroti perlunya dukungan beasiswa atau program peningkatan kompetensi guru yang dibiayai melalui BOS maupun program kesejahteraan daerah. Dasar pelaksanaannya mengacu pada Permendikbud 6/2021 tentang BOS dan UU 20/2003 tentang Sisdiknas.

Disdikbud menilai bahwa pendidikan 3T tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan teknis, tetapi harus diperkuat lewat regulasi. Karena itu, Armin mendorong penyusunan Perda afirmasi pendidikan 3T, yang juga telah dibahas bersama DPRD.

“Kebijakan afirmasi sangat penting agar layanan pendidikan di 3T tidak tertinggal. Semua anak Kaltim harus mendapatkan hak pendidikan yang sama,” tegasnya.(ct/ADV/Diskominfo)