Program Gratispol Disorot, DPRD Kaltim Minta Pemerintah Perjelas Mekanisme ke Masyarakat

Kaltimpedia.com, Samarinda – Program bantuan pendidikan bertajuk Gratispol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai solusi pemerataan pendidikan gratis, mulai menuai kritik. Minimnya sosialisasi dan ketidakjelasan mekanisme program dinilai dapat menghambat akses masyarakat, terutama di wilayah pelosok.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan keprihatinannya terhadap kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara mengakses program tersebut. Ia menilai, program yang bertujuan meringankan beban biaya pendidikan dari tingkat SMA hingga pascasarjana itu masih belum tersampaikan secara merata.

“Gratispol ini punya potensi luar biasa untuk membantu anak-anak Kaltim, tapi kalau masyarakat tidak tahu cara mendaftar atau memahami persyaratannya, program ini jadi tidak efektif,” ujar Ananda usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten.

Ananda menambahkan bahwa masyarakat kerap membandingkan Gratispol dengan Beasiswa Kaltim Tuntas, program pendidikan sebelumnya yang dianggap lebih sederhana dari sisi prosedur. Perbedaan antara kedua program tersebut belum dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Banyak warga di daerah terpencil yang belum paham soal Gratispol. Akses informasi mereka terbatas, apalagi jika penyampaian hanya dilakukan lewat media digital. Kita butuh pendekatan yang lebih langsung, seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kampung-kampung,” tegasnya.

Menurut politisi muda dari PDI Perjuangan tersebut, kemanfaatan sebuah program tidak bisa hanya diukur dari jumlah anggaran yang digelontorkan, tetapi dari seberapa luas dan meratanya informasi bisa dijangkau oleh semua kalangan.

“Kalau hanya masyarakat kota yang bisa akses informasi dan bantuan, maka terjadi ketimpangan. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap anak, di mana pun dia tinggal, punya kesempatan yang sama,” lanjutnya.

Ia mendesak agar Pemprov Kaltim segera membuat strategi komunikasi publik yang lebih inklusif dan menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan internet atau media massa.

Sebagai catatan, Gratispol dirancang sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tanpa beban biaya. Namun keberhasilannya kini dipertaruhkan pada sejauh mana masyarakat diberi pemahaman yang jelas terkait mekanisme, persyaratan, dan akses program tersebut.
(DPRDKaltim/Adv/AH)