Sekolah Rakyat Jalan di Tempat, DPRD Kaltim Soroti Minimnya Komitmen Daerah

Kaltimpedia.com, Samarinda — Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial RI sebagai solusi pendidikan bagi kelompok rentan belum berjalan optimal di Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai lemahnya keterlibatan pemerintah provinsi menjadi penghambat utama implementasi program tersebut di sebagian besar daerah.

Menurut Darlis, hingga pertengahan tahun 2025, hanya Kota Samarinda yang menunjukkan kesiapan menjalankan program Sekolah Rakyat. Sementara sembilan kabupaten/kota lainnya masih tertinggal dari sisi teknis dan administratif.

“Ini bukan sekadar soal kesiapan lapangan. Ini mencerminkan kurangnya peran aktif Pemprov dalam mendampingi dan mendorong daerah agar ikut serta,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera, terutama yang tinggal di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, tanpa dukungan penuh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Darlis khawatir program ini hanya akan berhenti di atas kertas.

Ia menegaskan, dibutuhkan pendekatan lebih aktif dari provinsi, bukan sekadar menunggu laporan atau inisiatif dari bawah. “Pemprov harus turun tangan langsung. Lakukan pembinaan, asistensi teknis, bahkan fasilitasi penyusunan peta jalan agar program ini bisa menyentuh seluruh daerah,” katanya.

Darlis juga menolak anggapan bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) menjadi alasan utama lambatnya pelaksanaan. Menurutnya, jika ada kemauan politik yang kuat, tantangan teknis bisa diatasi melalui kolaborasi lintas sektor.

“Kalau memang pendidikan untuk kelompok marjinal dianggap penting, maka program seperti ini mestinya jadi prioritas, bukan pilihan,” tegasnya.

Ia pun mendorong agar Pemprov Kaltim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres program Sekolah Rakyat dan menetapkan strategi percepatan yang lebih terukur.
(DPRDKaltim/Adv/AH)