Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah, Samsun Tekankan Pemerintahan yang Baik Bersumber dari Nilai Budaya Bangsa

Kaltimpedia.com, Samboja – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Muhammad Samsun, kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, pada Minggu (5/10/2025).

Kegiatan ini berlangsung interaktif dan disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Warga setempat aktif berdialog dan menyampaikan berbagai pandangan terkait praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang ideal di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, H. Muhammad Samsun menegaskan pentingnya demokrasi yang tumbuh dari nilai-nilai budaya bangsa sendiri, bukan hanya meniru sistem luar negeri. Menurutnya, kepemerintahan yang baik (good governance) harus berpijak pada akar budaya Indonesia yang telah diwariskan turun-temurun.

“Pemerintahan yang baik itu tidak hanya soal transparansi dan akuntabilitas, tapi juga harus berakar dari nilai budaya bangsa kita seperti gotong royong, musyawarah, dan kejujuran. Karena nilai-nilai itu sudah menjadi identitas masyarakat Indonesia sejak dulu,” ujar Samsun di hadapan peserta sosialisasi.

Kegiatan yang digelar di balai desa itu dihadiri puluhan warga dari berbagai latar belakang tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga pemuda. Suasana diskusi berlangsung hangat ketika Samsun mengajak peserta memahami kembali esensi demokrasi yang sejatinya menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan.

Ia juga menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, kesederhanaan, dan toleransi menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Nilai Budaya sebagai Dasar Kepemerintahan yang Baik

Dalam pemaparannya, Samsun menjelaskan secara rinci bagaimana nilai budaya bangsa dapat diimplementasikan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Gotong Royong, kata Samsun, adalah semangat kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan bersama. Prinsip ini menumbuhkan solidaritas sosial dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah berpihak kepada kepentingan umum, bukan kelompok tertentu.

Musyawarah dan Mufakat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. “Setiap kebijakan sebaiknya tidak diputuskan sepihak, tapi melalui musyawarah agar keputusan itu diterima oleh semua pihak dengan rasa keadilan,” jelasnya.

Keadilan Sosial juga menjadi nilai utama dalam membangun tata pemerintahan yang inklusif. Samsun menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau status sosial.

Kesederhanaan dan Kejujuran dianggap sebagai teladan utama bagi pejabat publik. Pemerintah yang baik harus jujur, transparan, dan hidup sederhana agar dapat dipercaya oleh rakyat.

Terakhir, Toleransi dan Kerukunan menjadi fondasi penting bagi keberagaman Indonesia. Pemerintah daerah, kata Samsun, harus menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat.

Implementasi Nilai Budaya dalam Tata Kelola Pemerintahan

Samsun juga memaparkan beberapa langkah konkret dalam mengimplementasikan nilai budaya bangsa ke dalam tata kelola pemerintahan yang baik:

Pendidikan dan Sosialisasi Nilai Budaya, dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, agar generasi muda memahami pentingnya nilai budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyusunan Kebijakan yang Inklusif, dengan melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.

Penegakan Hukum yang Adil dan Merata, tanpa pandang bulu, sebagai wujud keadilan sosial dan integritas pemerintahan.

Pengawasan dan Akuntabilitas, di mana lembaga independen dan masyarakat bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Pemerintah yang kuat bukan berarti berkuasa penuh, tapi yang mampu diawasi, dikritik, dan tetap transparan kepada rakyatnya. Di situlah letak kekuatan demokrasi yang sejati,” tegas Samsun.

Warga Desa Bukit Raya tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Sejumlah peserta bahkan mengajukan pertanyaan seputar peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat desa.

Salah satu peserta, Rahmat (45), mengaku kegiatan seperti ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana demokrasi dan budaya bisa berjalan seiring.

“Selama ini kita pikir demokrasi itu hanya urusan pemilu. Tapi ternyata demokrasi juga soal bagaimana kita menjaga nilai-nilai budaya dalam bermasyarakat,” ujarnya.

Di akhir kegiatan, Samsun berharap agar masyarakat tetap aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, mulai dari pengawasan program pemerintah hingga keterlibatan dalam forum musyawarah desa.
Ia menegaskan bahwa penguatan demokrasi di daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh lapisan masyarakat. (kp)