Status Ad Hoc untuk KPU Dinilai Lemahkan Fungsi Demokrasi

Kaltimpedia.com, Samarinda – Gagasan menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga ad hoc terus menuai kritik. Wacana yang dikembangkan di tingkat nasional hingga kabupaten/kota itu dinilai berpotensi melemahkan sistem demokrasi yang tengah dibangun.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandi, menjadi salah satu pihak yang angkat suara. Ia menilai, menjadikan KPU sebagai lembaga ad hoc justru akan menciptakan kekacauan dalam penyelenggaraan pemilu yang membutuhkan proses panjang dan terstruktur.

“Pemilu bukan sekadar soal hari pencoblosan. Ada proses panjang yang memerlukan kesiapan matang, pengawasan, dan evaluasi. Kalau KPU hanya aktif saat ada pemilu atau pilkada, lalu siapa yang memastikan proses itu berjalan konsisten?” katanya.

Menurutnya, karakteristik sebuah komisi sejatinya bersifat tetap agar bisa menjaga kesinambungan tugas dan fungsi kelembagaan. Ia menyebut, membatasi peran KPU hanya pada masa-masa tertentu sama saja dengan menganggap lembaga itu seperti penyelenggara acara seremonial.

Agus juga mengkhawatirkan potensi hilangnya akuntabilitas jika KPU menjadi lembaga non-permanen. “Jika KPU dijadikan ad hoc, siapa yang akan bertanggung jawab secara penuh atas penyelenggaraan pemilu? Ini bisa membuka ruang intervensi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari sistem yang lemah,” ujarnya tegas.

Ia menambahkan, ada banyak lembaga negara yang memiliki struktur serupa dengan KPU seperti KPID dan KONI, yang sama-sama dibiayai negara dan menjalankan fungsi dalam jangka waktu tertentu. Menjadikan semua lembaga tersebut ad hoc, menurut Agus, justru akan mencederai sistem kelembagaan nasional.

“Kalau efisiensi dijadikan alasan, lama-lama semua lembaga akan dipangkas permanensinya. Ini berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi kita,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)