Kaji Indeks Kemerdekaan Pers di Kukar, Variabel Lingkungan Raih Bobot Tertinggi 50,21 Persen
Kaltimpedia.com, Tenggarong — Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Kartanegara (Balitbangda Kukar) bekerja sama dengan CV Cyprus menggelar Seminar Indeks Kemerdekaan Pers di Kukar tahun 2022, di Ruang rapat Balitbangda Kukar, Selasa (15/11/2022).
Kepala Bidang Sosial Budaya Kemasyarakatan Balitbangda Kukar, Tulus Sutopo mengatakan, penelitian indeks kemerdekaan pers merupakan bagian penting dalam memberikan informasi pembangunan daerah melalui media industri baik cetak, online serta kritik dan masukan berjalan baik.
“Kajian dilakukan dalam mempertahankan pilar-pilar demokrasi dan kemerdekaan pers itu sudah diatur dalam kode etik pers,” kata Tulus.
Baca Juga:
Sedangkan Pemateri, Karno menuturkan, hasil riset indeks kemerdekaan pers yang dilakukan timnya dengan rumusan masalah bagaimana indeks kemerdekaan pers di Kukar.
Tujuannya sendiri untuk menyusun indeks kemerdekaan pers tahun 2022 yang merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers Kukar sepanjang tahun sebelumnya yaitu Januari hingga Desember 2021.
Adapun metode penelitian yang digunakan yakni mix methode (kuantitatif-kualitatif), kemudian kuantitatif berdasarkan pendekatan survei dan kualitataif wawancara mendalam dan FGD.
Baca Juga:
“Penilaian IKP dilakukan pada tiga kondisi lingkungan yaitu, lingkungan fisik dan politik terdiri dari sembilan indikator, kemudian lingkungan ekonomi yang terdiri dari dari lima indikator dan lingkungan hukum terdiri dari enam indikator,” terang Karno.
Sedangkan dari responden dan informan kunci terdapat lima orang dari pimpinan perusahaan pers terdiri dari cetak, siaram dan siber. Sepuluh orang dari unsur pemerintah, DPRD dan penegak hukum dan lima orang dari unsur masyarakat yakni lembaga swadaya masyarakat, terkait pers, akademisi, komisi informasi publik atau komisi penyiaran Indonesia.
“Dari ketiga variabel yakni variabel lingkungan meraih bobot paling tinggi yakni 50,21 persen menyangkut lingkungan fisik dan politik, kemudian lingkungan ekonomi diangka 23,59 persen dan lingkungan hukum meraih bobot 26,21 persen,” katanya mengakhiri. (Dha/Adv)
Baca Juga:
Artikel Terkait
