Kaltimpedia
Beranda Nasional Pengelolaan Aset Daerah Kaltim Dinilai Kacau, DPRD Desak Pembenahan Sistematis

Pengelolaan Aset Daerah Kaltim Dinilai Kacau, DPRD Desak Pembenahan Sistematis

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.(Foto)

Kaltimpedia.com, Samarinda – Di balik status Kalimantan Timur sebagai kawasan strategis pembangunan nasional, terselip persoalan mendasar yang belum terselesaikan: pengelolaan aset milik daerah yang dinilai semrawut. Banyak aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim tidak tercatat dengan baik, tidak jelas keberadaannya, dan memiliki status hukum yang tumpang tindih.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menyebut permasalahan aset sebagai isu kronis yang selama bertahun-tahun tak kunjung menemukan solusi konkret.

“Peraturan yang digunakan sudah usang dan tidak lagi relevan. Sistem pencatatan dan pemantauan aset sangat lemah, sehingga banyak aset yang tidak terurus,” ujarnya.

Menurut Sapto, akibat buruknya sistem inventarisasi, banyak aset berupa tanah dan bangunan yang akhirnya terbengkalai tanpa kejelasan fungsi dan tanggung jawab. Beberapa bahkan terindikasi diklaim oleh pihak lain, karena ketiadaan dokumen resmi yang sah.

“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal efisiensi dan potensi kerugian daerah. Aset yang tidak dikelola dengan baik bisa menguap nilainya, bahkan rawan disalahgunakan,” lanjutnya.

Sapto menambahkan, struktur birokrasi pengelolaan aset saat ini juga memperparah masalah. Pengelolaan aset yang digabung dengan keuangan daerah membuat fokus kerja menjadi tumpang tindih dan tidak optimal.

“Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang profesional dan independen untuk menangani aset daerah. Tidak bisa terus mengandalkan sistem lama yang terbukti tidak efektif,” tegasnya.

Ia pun menyoroti belum adanya database aset yang benar-benar akurat dan mudah diakses oleh pemangku kebijakan. Ketiadaan sistem digitalisasi yang memadai dinilai turut menghambat proses pembaruan data dan pengawasan.

“Sudah dibahas berkali-kali, laporan pun sudah masuk, tapi sampai sekarang belum ada lompatan perbaikan. Pengelolaan aset kita masih jalan di tempat,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)

Join Group Wa Kami Kaltimpedia.com agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya

Gabung Sekarang
Komentar
Bagikan:

Iklan